Jambitrending.com Muaro Jambi – Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (LSM MPRJ) resmi melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Kabupaten Muaro Jambi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi. Laporan ini terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada 5 paket pengadaan sewa hotel untuk kegiatan SD dan SMP Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp 392.080.000.

Ketua LSM MPRJ, Bob To, menyatakan pihaknya mendatangi Kejari Muaro Jambi lantaran menemukan adanya indikasi pelanggaran berat. Proyek akomodasi tersebut diduga kuat dilaksanakan dan dibayarkan sebelum adanya proses penunjukan serta kontrak resmi dengan penyedia jasa.

“Kami menduga pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran dilakukan sebelum adanya proses penunjukan penyedia jasa dan kontrak. Jelas hal tersebut mengangkangi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021. Bahkan bisa dianggap sebagai pekerjaan fiktif,” ujar Bob To kepada wartawan di Kejari Muaro Jambi, Kamis (29/10/2026).

Bob menjelaskan bahwa aturan hukum secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan pekerjaan baru boleh dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Menurutnya, SPMK sendiri baru bisa keluar setelah kontrak ditandatangani, paling lambat 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja.

Rincian 5 kegiatan pengadaan sewa hotel anggaran tahun 2026 yang dilaporkan tersebut meliputi:
  1. Pengadaan Sewa Hotel Kegiatan Pemutakhiran Data Dapodik dengan pagu Rp 187.920.000.
  2. Pengadaan Sewa Hotel Kegiatan Pelatihan Pengguna Aplikasi Bidang Pendidikan (SD).
  3. Pengadaan Sewa Hotel Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SD).
  4. Pengadaan Sewa Hotel Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP) senilai Rp 51.040.000.
  5. Pengadaan Sewa Hotel Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP) senilai Rp 51.040.000.

“Jika ditotal semuanya sebesar Rp 392.080.000. Kami juga menduga kuat bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menerima fee dari penunjukan sepihak ini,” tambah Bob.

Lebih lanjut, Bob menegaskan tindakan dugaan kongkalikong antara Dinas Pendidikan dan Bendahara Pengeluaran ini mengarah pada indikasi memperkaya diri sendiri atau golongan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menilai perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang merugikan keuangan negara.

“Ini patut digolongkan sebagai extra ordinary crime, kejahatan luar biasa yang berdampak luas. Kami bergerak demi menegakkan PP RI No. 68/1999 dan PP No. 71/2000 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Laporan resmi dari LSM MPRJ ini telah diterima secara langsung oleh pihak kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melalui Kasi Pidsus, Hendrick Fayol, menyampaikan apresiasinya atas pengawasan aktif yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kami berterima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan LSM. Laporan ini tentu akan kami telaah lebih lanjut dan segera kami proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hendrick Fayol singkat.