GEORGE SOROS: DARI “PEMECAH BANK INGGRIS” HINGGA DITUDUH DALANG DEMO GLOBAL
Jambitrending – Nama George Soros seolah tidak pernah benar-benar keluar dari panggung kontroversi.
Di usia 95 tahun, taipan kelahiran Budapest, 12 Agustus 1930, itu tetap menjadi salah satu figur paling kontroversial di dunia. Bagi pendukungnya, Soros adalah filantropis yang menggelontorkan kekayaan untuk demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan masyarakat sipil. Bagi para penentangnya, ia merupakan simbol kekuatan uang swasta yang mampu menembus ruang politik, hukum, dan kebijakan publik lintas negara.
Reputasi tersebut tidak muncul dari ruang kosong.
Nama Soros melejit setelah Black Wednesday, 16 September 1992, ketika ia bertaruh besar melawan pound sterling Inggris. Posisi spekulatifnya menghasilkan keuntungan sekitar US$1 miliar dan membuat julukan “The Man Who Broke the Bank of England” melekat hingga sekarang.
Lima tahun kemudian, namanya kembali berada di tengah badai ketika krisis finansial Asia menghantam Thailand dan negara-negara lain.
Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, menuduh Soros sebagai salah satu pihak yang memperparah kehancuran mata uang kawasan. Soros memang mengambil posisi terhadap baht Thailand dan ringgit Malaysia sebelum krisis membesar.
Namun tuduhan bahwa Soros seorang diri “menjatuhkan Asia” tidak pernah memiliki dasar pembuktian yang kuat. Krisis tersebut juga dipengaruhi lemahnya fundamental ekonomi, utang, sistem perbankan, serta arus modal yang keluar secara besar-besaran.
Di sinilah sosok Soros kemudian berkembang jauh melampaui seorang spekulan pasar.
Sejak 1984, ia membangun jaringan Open Society Foundations atau OSF, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan filantropi global. Organisasi tersebut mendukung berbagai program demokrasi, transparansi pemerintahan, pendidikan, kebebasan media, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil di berbagai negara.
Tetapi ketika uang dalam jumlah sangat besar masuk ke ruang masyarakat sipil dan politik, pertanyaan mengenai pengaruh pun tidak terhindarkan.
Di Hungaria, kampung halaman Soros, benturan itu berubah menjadi perang politik terbuka.
Pemerintahan Viktor Orbán menjadikan Soros sebagai sasaran kritik politik dan menuduhnya mendorong agenda migrasi serta mengancam kepentingan nasional Hungaria. Pada 2018, OSF memindahkan operasi internasionalnya dari Budapest ke Berlin setelah menyatakan lingkungan politik dan hukum di Hungaria semakin tidak kondusif.
Kontroversi kemudian meluas.
Nama Soros berulang kali disebut sebagai “dalang” berbagai demonstrasi, revolusi warna, pergantian rezim hingga gerakan politik di sejumlah negara.
Di Ukraina, OSF memang mendukung berbagai organisasi masyarakat sipil. Namun keberadaan dukungan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Soros mengendalikan Euromaidan atau menggulingkan pemerintahan.
Pola serupa muncul dalam berbagai tuduhan mengenai Arab Spring dan demonstrasi di negara lain.
Masalahnya, mendanai organisasi masyarakat sipil dan mendanai sebuah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda.
Di Indonesia, nama Soros dan OSF juga pernah muncul dalam konteks dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk isu demokrasi, hukum, lingkungan, dan kebebasan media.
Namun keberadaan hibah tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Soros mengendalikan demonstrasi atau gerakan anti-pemerintah di Indonesia.
Justru di sinilah kontroversinya menjadi menarik.
Soros memang memiliki kekayaan besar. Ia memang mendanai organisasi di banyak negara. Ia juga secara terbuka memperjuangkan demokrasi liberal dan masyarakat terbuka.
Tetapi dari fakta tersebut kemudian lahir berbagai lompatan kesimpulan: Soros disebut mengendalikan media, membeli hakim dan jaksa, mengatur demonstrasi, menjatuhkan pemerintahan, hingga mengendalikan politik global.
Sebagian tuduhan tersebut telah dibantah dan tidak didukung bukti yang memadai.
Namun satu hal sulit dibantah: pengaruh Soros memang nyata.
Mesin finansial yang dibangunnya tetap memiliki kekuatan ekonomi besar. Sementara pengaruh filantropinya kini semakin banyak diteruskan oleh anaknya, Alex Soros.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang George Soros seharusnya bukan sekadar “apakah dia dalang semua demonstrasi?”
Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah:
Seberapa besar pengaruh yang boleh dimiliki seorang miliarder melalui uang, yayasan, jaringan masyarakat sipil, dan dukungan politik sebelum pengaruh tersebut dianggap sebagai intervensi?
Di situlah paradoks George Soros berada.
Bagi pendukungnya, uang digunakan untuk melawan otoritarianisme dan memperkuat masyarakat terbuka.
Bagi penentangnya, uang yang sama dapat menjadi instrumen kekuasaan tanpa mandat elektoral.
Dari “pemecah Bank Inggris” hingga “dalang demo global”, Soros tetap menjadi simbol pertarungan antara dua kekuatan: uang dan politik.
Soros mungkin bukan dalang dari semua yang dituduhkan kepadanya.
Tetapi pengaruhnya juga terlalu nyata untuk sekadar dianggap sebagai teori konspirasi.
Dan selama miliaran dolar terus bergerak melintasi batas negara untuk membiayai gagasan tentang demokrasi, satu pertanyaan akan terus menghantui dunia:
siapa yang membiayai, siapa yang menerima, dan seberapa jauh pengaruh itu bekerja?


